Isu Perusahaan Sawit Tanpa Hak Guna Usaha di Dumai Kian Memanas

  • Whatsapp
perusahaan sawit
Ilustrasi perusahaan sawit. Sumber foto: csr.co.id

Berita adanya perusahaan sawit nakal yang bisa menanam sawit tanpa Hak Guna Usaha kian memanas. Hal ini bermula dari temuan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) serta Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) yang mengatakan ada 8 perusahaan Sawit di Dumai seluas 75.378 HA yang beroperasi di wilayah hutan tanpa pelepasan HGU dan setengah wilayah tersebut, yaitu 47.479 HA, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Pihak yang menemukan adanya dugaan kecurangan dari perusahaan sawit di Dumai yaitu pihak CERI, melalui Direktur eksekutif CERI Yusri Usman, telah melayangkan surat konfirmasi tertulis ke CEO Surya Dumai Group, Marthias Fangiono pada 25 Juni 2022 dan diberikan tenggat hingga 28 Juni 2022. 

Read More

Surat tersebut bernomor 08/EX//CERI/VI/2022 dan tentunya dilayangkan dengan menimbang kesesuaian aturan Undang-undang yaitu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surat ini juga Yusri tembuskan ke beberapa pihak terkait dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Dirjen Gakkum KLHK dan DLHK Provinsi Riau.

“Kami telah meminta konfirmasi dan informasi tentang kewajiban semua perusahaan di bawah bendera Surya Dumai Group terkait izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU yang sejak dahulu hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif yang Berasal dari Bidang Kehutanan. Tapi hingga saat ini mereka bungkam,” ungkap Yusri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/6/2022).

Perusahaan-perusahaan sawit yang ‘nakal’ ini telah banyak melanggar Undang-undang. Setidaknya Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga  UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Kehutanan disinyalir telah banyak dilanggar oleh perusahaan-perusahaan sawit.

Masih banyak lagi sederet aturan yang terindikasi telah dilanggar oleh perusahaan sawit nakal yang salah satunya berada di Dumai. Aturan tersebut diantaranya, UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Pokok Agraria, PP No 40 Tahun 1996 berisi Hak Guna Usaha hingga Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional.

Saatnya Pemerintah Turun Tangan Tindak Tegas

Mendengar berita bahwa perusahaan sawit nakal ini belum ditindak, Aktivis Anti Korupsi DPP LIRA, Hadi Purwanto, ikut geram dan meminta seharusnya pihak pemerintah seperti Kejaksaan Agung, Kapolri hingga KPK segera memeriksa dan melakukan penindakan tegas dalam praktik-praktik penyelewengan di sektor sawit dalam negeri.

“Ini adalah momentum kesempatan Pemerintah dalam menunjukan kehadiran nya demi keadilan rakyat. Pelaku-pelaku praktik demikian tidak mungkin dilakukan perorangan, namun cenderung hanya dapat dilakukan oleh Korporasi. Mari kita buktikan, Hukum Indonesia tajam ke atas dan ke bawah!” ujar Hadi Purwanto.

Related posts