Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal

  • Whatsapp
banner 468x60

KOMPAS.com – Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia, di bawah China dan India.

Read More

banner 300250

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018.

Menurut Ketua Tobacco Control Support Center (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dr Sumarjati Arjoso SKM, konsumsi rokok di Indonesia ini memprihatikan. Apalagi, rokok memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, rokok dapat memicu berbagai penyakit komorbid, seperti kardiovaskular, jantung, hipertensi, diabetes, paru-paru dan lain sebagainya.

Ironisnya, konsumsi rokok di Indonesia, presentase tertinggi dilakukan oleh kelompok pendapatan rendah, seperti nelayan yang mencapai 70,4 persen dan petani atau buruh sebanyak 46,2 persen.

Maka daripada itu, Sumar menegaskan, ada pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama dan harus segera dituntaskan terkait eliminasi konsumsi tembakau melalui rokok ini.

“Kita berharap yang tidak merokok bertahan untuk tidak merokok, dan yang sudah merokok ingin berhenti merokok,” kata Sumar dalam konferensi pers bertajuk Peningkatan Besaran Peringatan Kesehatan Bergambar pada Bungkus Rokok di Era Pandemi Covid-19, Rabu (23/9/2020).

Oleh sebab itu, TCSC IAKMI memberikan lima rekomendasi yang diharapkan dapat diambil sebagai pertimbangan kebijakan untuk menurunkan prevalensi konsumsi rokok di Indonesia.

Berikut 5 rekomendasi TCSC IAKMI kepada pemerintah:

1. Perbesar gambar peringatan di bungkus

Pemerintah Indonesia diminta untuk segera memperkuat kebijakan mengenai ukuran peringatan kesehatan bergambar menjadi 90 persen, serta ukuran tulisan diperbesar, sehingga mudah dibaca.

Tidak hanya itu, bagian atas dari sisi tutup kemasan atau bungkus rokok harus termasuk area peringatan kesehatan bergambar.

Berdasarkan penelitian deskriptif yang dilakukan oleh TCSC IAKMI pada akhir 2017 di 16 kota, sebanyak 79,2 persen menilai, kemasan rokok dengan peringatan kesehatan bergambar 90 persen sangat efektif dalam menginformasikan bahaya rokok kepada masyarakat.

“Gambar ini diharapkan mengurangi daya tarik untuk merokok (bagi yang tidak merokok), dan yang sudah merokok ingin berhenti merokok,” ujar Sumar.

2. Dilarang dijual untuk anak 18 tahun ke bawah

Sumar juga menegaskan, sebaiknya ada kebijkan jelas terhadap pelarangan penjualan rokok kepada anak usia di 18 tahun ke bawah.

Pelarangan usia 18 tahun ke bawah ini juga harus tertuang atau tercantum di sisi samping kanan dari bungkus rokok.

Shutterstock Ilustrasi rokok

3. Perhatikan penempatan pita cukai

Sumar menuturkan, biasaya meski ada peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok, tetapi penempatan pita cukai seringkali menutupinya.

“Pita cukai harusnya tidak boleh menutupi peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok itu, biar jelas terbaca dan jelas terlihat (gambar dampak kesehatan akibat rokok),” ujarnya.

Hal ini juga harus disertai menghapus pencantuman informasi mengenai kadar tar, nikotin, dan zat adiktif lainnya.

4. Larang penjualan rokok eceran

Seperti diketahui, rokok di Indonesia bisa dijual-belikan secara eceran, hal ini dianggap mempemudah masyarakat membeli rokok dan akhirnya menjadi perokok.

Bahkan, perokok yang membeli secara eceran ini seringkali adalah mereka yang usianya 18 tahun ke bawah.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menerapkan standar pengemasan rokok minimal berisi 20 batang per bungkus.

“Harusnya tidak diperbolehkan membeli atau menjual rokok secara ecer, jadi minimal beli rokok harus satu bungkus, biar orang sulit untuk beli rokok dan bisa mendorong mereka berhenti merokok,” jelasnya.

5. Integrasi penerapan dan pengawasan kebijakan rokok

Dalam upaya menurunkan prevalensi perokok di Indonesia ini, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak.

Oleh sebab itu, TCSC IAKMI merekomendasikan adanya peningkatan kemitraan dari pemerintah dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi profesi.

Peningkatan kemitraan ini sangat baik dilakukan terkait penerapan dan pengawasan secara periodik dan terus-menerus mengenai kebijakan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.

#Jumlah #Perokok #Indonesia #Tinggi #Ahli #Desak #Pemerintah #Lakukan #Hal

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts